Sejarah Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Sejarah PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dalam bentuk ringkasan yang sangat jelas, padat dan informatif kami dapat dari blog “catatan praktek perpajakan” rekaan pak Raden Agus Suparman. Potongan yang menarik kami tampilkan ulang dalam halaman ini;

ZAMAN KERAJAAN

Zaman berkuasanya raja-raja di Jawa sudah dikenal “pajeg bumi”, yang merepresentasikan hak kepemilikan mutlak raja atas tanah.

ZAMAN PENJAJAHAN

  • Tahun 1685 – 1811: di Jakarta berlaku pajak tanah sebesar 0,25% dari harga tanah. 
  • Tahun 1811 – 1816: pada masa penjajahan Inggeri, Rafles menetapkan pajak pertanian sebesar 20% s.d. 50% dari hasil panen.
  • Tahun 1872 – 1942: pada masa penjajahan Belanda dikenal landrente yaitu kewajiban menanam 20% lahan pertanian dengan tanaman tertentu yang ditentukan oleh penguasa. Kemudian Belanda juga mengeluarkan Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908, Ordonansi Verponding Indonesia 1923, Ordonansi Verponding 1928, Ordonansi Pajak Kekayaan 1932, Ordonansi Pajak Jalan 1942.
  • Tahun 1942 – 1945: Land Rent atau Landrente diganti dengan Land Tax. Administrasi pajak ditangani oleh kantor pajak yang disebut “Zaimubu Shuzeika” yang sekaligus bertugas untuk melakukan survei dan pemetaan di Pulau Jawa dan Madura.

ZAMAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

  • Tahun 1945 – 1959: Pemerintah Republik Indonesia meneruskan pemungutan pajak atas tanah dengan nama Pajak Bumi yang kemudian diganti dengan Pajak Pendapatan Tanah. Pada tahun 1950 Jawatan Pajak Bumi berubah menjadi Jawatan Pendaftaran dan Pajak Pendapatan Tanah. Tahun 1956 Jawatan Pendaftaran dan Pajak Pendapatan Tanah berubah menjadi Jawatan Pendaftaran Tanah Milik Indonesia (PTMI).
  • Tahun 1959 – 1965: Undang-undang Nomor 11 Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi dimana “hasil yang diperoleh dari tanah” dijadikan dasar pengenaan pajak.
  • Tahun 1965 – 1985: Tahun 1965 Pajak Hasil Bumi diubah menjadi Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA).
  • Tahun 1985 – 2011: Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang mulai berlaku efektif sejak tahun 1986 serta menyederhanakan sistem pajak dengan menghapuskan 7 (tujuh) dasar hukum pajak atas properti, yaitu:  (1) Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908; (2) Ordonansi Verponding Indonesia 1923; (3) Ordonansi Verponding 1928; (4) Ordonansi Pajak Kekayaan 1932; (4) Ordonansi Pajak Jalan 1942; Undang-undang Darurat Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, Pasal 14 huruf j, k, dan l; Undang-undang Nomor 11 Prp. Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi.
  • Mulai 2012: Beberapa daerah yang telah mengeluarkan peraturan daerah (PERDA) tentang Pajak Bumi dan Bangunan langsung menangani PBB P2 berdasarkan kewenangan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.