Pengalihan PBB P2, Musibah atau Hadiah bagi Kanwil DJP Sumatera Utara II

Courtesy of Dedy Antropov, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Publikasi 17 July 2012 – 10:09)

Sesuai dengan instruksi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB P2) yang sebelumnya merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat akan diserahkan pengelolaannya ke pemerintah daerah (pemda) selambat-lambatnya 1 Januari 2014. Sebuah instruksi alamiah yang memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah dalam mengelola aset serta calon penerimaan daerahnya sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang menjunjung asas pengelolaan daerah secara kuat dan mandiri.

Beberapa daerah di nusantara mungkin menerima pengalihan ini dengan senang hati. Ibarat menuai durian runtuh sebelum batas waktu yang dicanangkan banyak pemerintah daerah yang sudah berlomba-lomba meminta untuk diberikan kewenangan mengurus jenis pajak ini. Pemda Surabaya sempat menjadi pelopor ketika berniat melakukan pengalihan awal tahun 2011. Aksi serupa terus dilanjutkan oleh berbagai daerah walaupun tanpa memperhatikan kemampuan sumber daya yang mendukung pengallihan ini. Namun, ternyata keseruan pengalihan PBB P2 tak terlalu bergema di wilayah Sumatera Utara khususnya daerah yang berada dalam wilayah Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara II.

“Daerah yang berada dalam wilayah Kanwil DJP Sumatera Utara II biasanya merupakan daerah yang belum terlalu berkembang dan masih mengandalkan sektor pertanian, kehutanan hingga peternakan. Industri cenderung belum berjalan terlalu pesat untuk daerah ini walaupun sektor wisata tengah digalak-galakkan. Akan tetapi semua itu pada dasarnya belum mampu menunjang perkembangan wilayah di kawasan Kanwil DJP Sumatera Utara II.”, menurut Marlinang Irene Charlita Manurung selaku Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan Kanwil DJP Sumatera Utara II.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang masih mengutamakan bagi hasil pajak yang merata dari pemerintah pusat dan belanja daerah hampir seluruhnya bermodalkan kepada “kue” pembagian tersebut. Sedangkan bisa dikatakan pendapatan asli daerah bukan unsur utama yang bisa diandalkan dalam memajukan kawasan ini. Atas dasar tersebut pengalihan PBB P2 dianggap sebagai salah satu hal yang amat kurang menggairahkan. “Bahkan dalam beberapa kali kesempatan, pengalihan PBB P2 diistilahkan oleh beberapa kepala daerah dengan istilah ‘ngak balik modal’…”, istilah baru yang disampaikan oleh Marlinang.

Hal ini disebabkan karena kemungkinan pengalihan PBB P2 akan menyedot banyak cost dalam penyelenggaraannya. Misalnya, akibat pengalihan tersebut pemerintah daerah harus membentuk sebuah struktur baru yang mengurusi PBB P2 tersebut. Keberadaan tersebut pada akhirnya menyedot anggaran untuk pembangunan gedung baru hingga pemantapan sumber daya manusianya yang lagi-lagi meminta tumbal bertajuk pendanaan. Di lain sisi dengan pertimbangan cost yang bisa dikatakan cukup besar tersebut, pemerintah daerah pun merasa tak memperoleh hasil yang seimbang dimana seperti yang telah diketahui bahwa daerah kawasan Kanwil DJP Sumatera Utara II bukanlah daerah yang potensial dari sisi PBB P2-nya.

Bahkan yang lebih parah lagi adanya anggapan bahwa pengalihan PBB P2 nantinya akan mengakibatkan kue pembagian APBD yang selama ini mengandalkan bagi hasil pajak dari pemerintah pusat akan berkurang sebab potensi PBB P2 yang selama ini dibagi rata sekarang harus dikelola sendiri dan lagi-lagi sudah diketahui bagaimana potensi yang bisa diambil.

Semua inilah dilema yang harus dihadapi oleh Kanwil DJP Sumatera Utara II dalam menyiapkan pengalihan PBB P2 kepada pihak pemerintah daerah. Dilema yang menurut Marlinang selaku Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan Kanwil DJP Sumatera Utara II sebagai masalah laten yang menyebabkan pemerintah daerah cenderung tidak ingin PBB P2 dialihkan kepada pihak mereka -jauh berbeda dengan beberapa pemda lain- bahkan ada penolakan yang cukup kuat atas ketidaktertarikan tersebut.

Anggapan kemandirian yang sering didengung-dengungkan oleh otonomi daerah ternyata tak sepenuhnya menjadi wacana yang menarik bagi beberapa daerah. Pengalihan PBB P2 semula dianggap sebagai salah satu penguatan sektor pemerintah daerah hanya menjadi angin lalu ketika hitung-hitungan cost dan benefit cenderung menjadi faktor utama. Dugaan kemandekan kemajuan kawasan daerah akibat kejadian pengalihan PBB P2 cenderung jauh lebih mengemuka bagi kawasan di wilayah kerja Kanwil DJP Sumatera Utara II. Solusi mungkin bisa diajukan ketika ada keinginan untuk meningkatkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang otomatis meningkatkan ketetapan PBB. Akan tetapi masih etiskah cara “tangan besi” ini diberlakukan pada saat era modern seperti ini.

Mungkin disaat banyak pemerintah daerah yang berlomba-lomba mempercepat pengalihan PBB P2, justru saat ini Kanwil DJP Sumatera Utara II tengah dipusingkan dengan tak adanya yang berlomba mempercepat pengalihan PBB P2. Sebuah ironi ketika pemerintah ingin memberikan hadiah yang ternyata berujung musibah terhadap kemandirian otonomi daerah.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja.